SUNGGUH memprihatinkan. Di tengah gencarnya gaung pembangunan nasional, masyarakat Krayan, Kabupaten Nunukan, malah harus rela dalam keterisoliran. Parahnya,  kondisi infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia Timur itu, disebut-sebut sebagai penyebab utama ‘kungkungan’ tersebut.

Pemkab Nunukan seolah mati-mati ayam. Keterbatasan anggaran membuat Bupati Abdul Hafid Achmad terkesan pasrah. Program perbaikan jalan pun dibuat, walau terasa seadanya. Ini wajar, lantaran dana APBD Nunukan tidak mungkin serta merta diarahkan hanya untuk pengadaan dan perbaikan jalan rusak. Kalau pun dipaksakan, prosesnya harus melalui program jangka panjang.

DPRD Nunukan pun putar otak. Solusi tepat harus didapat. Kesimpulannya, harus ada pihak ketiga yang turun tangan dalam perbaikan dan pengadaan sarana infrastruktur di Kecamatan Krayan. “Kita perlu dukungan Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat. APBD Nunukan terlalu kecil, tidak akan sanggup membiayai program perbaikan infrastruktur jangka pendek,” ungkap anggota Komisi I DPRD Nunukan, Muthang Balang.

Muthang  melihat perbaikan infrastruktur Krayan sangat mendesak. Masyarakat jangan lagi hanya diberi harapan kosong. Belum tersedianya akses jalan yang memadai, memang sangat berdampak besar terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Krayan. Di  Krayan sesungguhnya sudah dibuat beberapa badan jalan.

Celakanya, jika hujan, jalan tidak bisa dilalui kendaraan karena sangat licin dan penuh kubangan lumpur. “Bagaimana mungkin mereka bisa memasarkan hasil pertanian, kalau tidak tersedia sarana jalan untuk menjangkau pusat-pusat perekonomian masyarakat,” lanjut anggota Fraksi Golkar itu.

Muthang menambahkan, kalau terpaksa harus mengandalkan anggaran daerah, maka Pemkab Nunukan harus melakukan pembangunan skala prioritas. “Dalam upaya menggeliatkan ekonomi msyarakat di Kecamatan Krayan, dengan adanya pesawat subsidi ke Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, masyarakat sudah cukup terbantu. Terutama upaya mengatasi persoalan kelangkaan Sembako ke kecamatan yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang,” papar Muthang lagi.

Di Krayan, cerita Muthang, Sembako yang tersedia hanya beras. Maklum, warga setempat mayoritas berprofesi sebagai petani. Tapi, untuk barang kebutuhan lainnya masih menyengsarakan. Kalau pun ada, harganya mahal. Solusi mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah perlu meningkatkan program ekonomi kerakyatan. *advetorial